Lembaga jasa keuangan kelas 10 ips 3 jam 6,7

Mengenal OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Squad, setelah kenal dengan bank sentral atau Bank Indonesia, sekarang kenalan lagi yuk dengan Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK. OJK dan Bank Indonesia ini saudaraan lho. Bedanya, OJK adalah lembaga khusus untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan perbankan.

Oh iya, Squad pernahkah kamu perhatikan ada lambang di bawah ini ketika di bank? Pasti pernah-kan, iya karena semua bank bahkan seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia diwajibkan untuk mendaftar dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kenapa harus begitu? Yuk cari tahu apa sih  sebenarnya OJK itu? Keep Scrolling, Squad! 

OJK (Sumber: mncfinance.com)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK ini dibentuk untuk mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia lho.

Squad, OJK ini dibentuk berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Seperti yang dapat telihat dari definisinya, fungsi utama OJK adalah  menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.  .

Baca Juga: Pengertian dan Tingkatan Manajemen

Sama seperti lembaga lainnya, OJK-pun memiliki wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengelompokkan menjadi 4 aspek meliputi:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank:

a. Perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, pencabutan izin usaha bank.

b. Kegiatan usaha bank: sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.

2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank:

a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan, modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan, dan cadanga bank.

b. Laporan bank terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.

c. Sistem informasi debitur.

d. Pengujian kredit.

e. Standar akuntansi bank.

3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank: manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah.

4. Pemeriksaan bank.

Wah, peran OJK sangat besar ya dalam perekonomian Indonesia dalam melakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas sektor jasa keuangan di Indonesia .

• 
  

© 2020 Ruangguru. All Rights Reserved

Materi selanjutnya kls 11 ips 1 jam 3,4

 

Macam-Macam Badan Usaha Jasa Keuangan di Indonesia

•  

Anda tentu sering mendengar tentang istilah jasa keuangan. Istilah tersebut seringkali digunakan untuk menjelaskan jenis usaha jasa yang diberikan oleh pihak yang bergerak dalam bidang keuangan. Singkatnya, jasa keuangan adalah sebuah sistem yang dibuat pihak tertentu untuk mempermudah seseorang dalam mengatur kebutuhan finansialnya. Di era modern ini, khususnya di Indonesia, roda perekonomian rakyat dalam skala besar yang terus berputar dengan signifikan setiap harinya menyebabkan adanya permintaan pasar yang besar untuk jasa keuangan. Berbagai pihak pun mencoba memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentunya, dengan fungsi dan keunggulannya masing-masing. Kali ini, kita akan membahas macam-macam lembaga atau badan usaha jasa keuangan di Indonesia.

1. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Fungsi dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah menyediakan jasa peminjaman uang untuk dipakai mengembangkan bisnis berskala mikro. Selain itu, lembaga ini juga menyediakan program pengelolaan uang simpanan berjangka bagi para anggota ataupun masyarakat luas, dan juga memberikan konsultasi pengembangan bisnis bagi para pebisnis. LKM dibangun bukan semata-mata karena mencari keuntungan yang besar, namun juga dengan nilai ingin membantu mengembangkan kewirausahaan rakyat dan pemberdayaan ekonomi.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Jenis badan usaha jasa keuangan ini menyediakan jaminan dalam berbagai bentuk untuk yang mengikutinya, mulai dari jaminan kematian, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Ada banyak sekali perusahaan atau pihak yang bergerak di dalam bidang ini, dan salah satu yang paling digandrungi di Indonesia adalah program dari pemerintah yakni BPJS. Selain itu, perusahaan-perusahaan asuransi juga bergerak di dalam bidang ini. Tujuan dari didirikannya lembaga atau badan penyelenggara jaminan sosial adalah untuk membantu masyarakat mempersiapkan diri untuk hal-hal tak terduga di masa depan. Dengan mengikuti program jaminan sosial, seseorang memiliki persiapan lebih matang untuk masa depannya.

3. Perusahaan Pegadaian

Anda tentu familiar dengan pegadaian. Perusahaan yang menyediakan jasa gadai barang dan surat-surat berharga tersebut merupakan salah satu badan usaha jasa keuangan yang cukup difavoritkan masyarakat Indonesia. Sebagaimana slogannya yakni “menyelesaikan masalaha tanpa masalah”, tujuan pegadaian adalah memberikan jalan keluar bagi orang yang memerlukan dana segar, yakni dengan menggadaikan hartanya. Setelah itu, kita bisa menebus kembali barang yang digadaikan dengan cara mencicil. Tentu saja, pegadaian menjadi win-win solution bagi banyak orang.

4. Perusahaan penjaminan kredit

Jenis lembaga ini bergerak dalam penyediaan program kredit barang yang dibutuhkan masyarakat. Tujuanya adalah membantu masyarakat mendapatkan kredit dari pihak perbankan. Lembaga ini juga sangat sering didengar di telinga karena sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, contohnya lembaga penyedia kredit kendaraan bermotor.

5. Perusahaan penjaminan infrastruktur.

Jenis perusahaan jasa keuangan ini berada dalam naungan Persero. Tujuan didirikannya perusahaan jenis ini adalah untuk memberikan jaminan kepada proyek-proyek pembangunan infrastruktur, bersama-sama dengan pemerintah.

6. Lembaga penyediaan ekspor Indonesia (LPEI).

Jenis lembaga ini diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 2 tahun 2009.  LPEI didirikan untuk membantu pemerintah mendorong pergerakan ekspor barang-barang asli dalam negeri menuju ke negara lain.

Itulah bermacam-macam Badan Usaha Jasa Keuangan di Indonesia beserta tujuan dan fungsinya masing-masing. Setiap badan usaha yang didirikan tentu bermaksud memberikan dampak positif bagi perekonomian rakyat. 

APBN dan APBD kelas 11 ips 1 jam 3,4

APBN & APBD

Pengertian APBN

APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU APBN 2018) yang bertujuan untuk pembagunan Indonesia. APBN ini mencatat seluruh pendapatan yang diterima negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah tiap tahunnya (1 Januari – 31 Desember). Penyusunan APBN Indonesia sendiri dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI yang kemudian disetujui oleh DPR.

Tujuan Penyusunan APBN

Penyusunan APBN dilakukan untuk membiayai segala kepentingan negara demi mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik. Dari rincian APBN tersebut, pemeritah dapat melihat seberapa besar penerimaan negara yang diterima serta berapa besar biaya yang harus dibayarkan negara di tahun anggaran berjalan.

Fungsi APBN

APBN kemudian digunakan sebagai sumber pendanaan bagi pelaksanaan trilogi pembangunan yang mencakup: pertumbuhan, pemerataan, dan stabilisasi ekonomi. Tiga trilogi pembangunan ini sendiri merupakan sebuah realisasi dari teori tentang tiga fungsi fiskal yaitu:

1. Alokasi barang publik (allocation)

Merupakan fungsi yang bertugas untuk menyediakan barang publik (public goods provision) yang diharapkan dapat memberikan eksternalitas positif bagi investasi guna memacu pertumbuhan ekonomi. Contoh alokasi barang publik tersebut adalah jalan raya, sekolah, pelayanan kesehatan, dll.

2. Distribusi pendapatan (distribution)

Merupakan fungsi APBN dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan. Instrumen yang paling utama digunakan dalam memacu distribusi pendapatan adalah pajak dan subsidi. Pajak dan konsumsi ini memiliki dampak langsung yang dapat mempengaruhi ataupun mengarahkan keinginan kerja dan konsumsi masyarakat.

3. Stabilisasi perekonomian (stabilization)

Fungsi stabilisasi berkaitan erat dengan politik anggaran, tergantung keadaan ekonomi yang sedang terjadi. Dalam kondisi resesi (melemahnya pertumbuhan ekonomi), sebaiknya pemerintah menempuh politik anggaran deficit (budget deficit) untuk mendorong permintaan. Dalam kondisi ekonomi membaik (recovery), pemerintah sebaiknya menempuh politik anggaran surplus untuk menekan laju inflasi. Selain dua pilihan tersebut, ada pilihan lain yaitu anggaran berimbang (balance budget) yang dapat digunakan pada masa resesi ataupun pemulihan.

Mekanisme Penyusunan APBN

Sebelum melakukan penyusunan, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan seperti asumsi ekonomi makro. Asumsi-asumsi tersebut kemudian menjadi acuan analisis dalam penyusunan APBN. Asumsi tersebut adalah:

1. Keadaan ekonomi global yang diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya
2. Proses pemulihan ekonomi diharapkan didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang kondusif, sehingga dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya
3. Harga minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan harga minyak bumi yang diasumsikan pada tahun sebelumnya
4. Pengerahan serta penggalian sumber-sumber penerimaan perpajakan perlu ditingkatkan
5. Tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah banyak dan merata dengan harga yang stabil serta dapat diakses oleh rakyat banyak
6. Kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proposional, rasional, transparan, parsitipatif, dan bertanggung jawab

Untuk APBN tahun 2018 sendiri, Kementerian Keuangan RI menyusun asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,4 persen
2. Inflasi dapat terkendali dalam kisaran 3,5 persen
3. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS adalah Rp 13.400
4. Tingkat suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) sebesar 5,2 persen
5. Indonesia Crude Price (ICP atau harga minyak mentah di Indonesia) diperkirakan rata-rata mencapai USD 48 per barel.
6. Lifting minyak dan gas bumi tahun 2018 diperkirakan masing-masing mencapai 800 ribu barel per hari dan 1.200.000 barel setara minyak per hari.

Jumlah besaran ekonomi makro diatas sangat dipengaruhi faktor luar (global) serta dalam negeri (domestik). Pengaruh faktor global meliputi harga komoditas, isu perdagangan internasional, serta keadaan geo politik. Pengaruh faktor domestik meliputi tingkat kepercayaan serta daya beli masyarakat, keyakinan pelaku usaha, kredit dan investasi langsung, perbaikan neraca pembayaran, serta penguatan cadangan devisa.

Secara singkat, alur penyusunan APBN terdiri dari:

1. Penyusunan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) oleh lembaga-lembaga terkait berdasarkan hasil analisis dari asumsi-asumsi makroekonomi.
2. Pemerintah akan mengajukan RAPBN tersebut kepada DPR untuk didiskusikan lebih lanjut apakah RAPBN tersebut dapat disetujui atau tidak.
3. Jika DPR menyetujui RAPBN tersebut, maka DPR akan mengesahkannya menjadi APBN. Jika DPR menolak RAPBN tersebut, maka pemerintah harus menggunakan APBN yang terdahulu.

Pada praktiknya, Kementerian Keuangan RI mencatat secara rinci tahap-tahap penyusunan APBN. Berikut adalah alur penyusunan APBN 2018:

1. Januari – Maret 2017 ==> Penyusunan kapasitas fiskal
2. 9 Mei 2017 ==> SB Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
3. 19 Mei 2017 ==> Penyampaian KEM PPKF kepada DPR
4. 19 Mei – 5 Juni 2017 ==> Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2018
5. 16 Agustus 2017 ==> Pidato Presiden Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN TA 2018
6. 25 Oktober 2017 ==> Sidang Paripurna Penetapan APBN 2018 (oleh DPR)
7. 22 November 2017 ==> UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN tahun 2018
8. 30 November 2017 ==> Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN TA 2018
9. 6 Desember 2017 ==> Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Susunan APBN

Seiring dengan berjalannya waktu, struktur ataupun postur APBN Indonesia mengalami beberapa perubahaan. Postur APBN pada tahun 2018 ini terdiri dari:

A. Pendapatan Negara

Pendapatan negara sendiri dapat diperoleh melalui:

• Penerimaan Perpajakan
• Penerimaan Negara Bukan Pajak

B. Belanja Negara

Belanja negara dibagi menjadi dua yaitu:

• Belanja Pemerintah Pusat, meliputi;
  • Belanja K/L (Kementerian dan Lembaga)
  • Belanja Non K/L (Pembayaran bunga utang, subsidi, belanja lain-lain)
• Transfer ke Daerah dan Dana Desa, meliputi;
  • Transfer ke Daerah (Dana bagi hasil, dana alokasi umum)
  • Dana Desa

C. Keseimbangan Primer

D. Surplus/Defisit Anggaran (Pendapatan Negara – Belanja Negara atau A – B)

E. Pembiayaan Anggaran

• Pembiayaan utang
• Pembiayaan Investasi
• Pemberian Pinjaman
• Kewajiban Penjaminan
• Pembiayaan Lainnya

Berikut adalah Infografik dari Kementerian Keuangan RI terkait Postur APBN 2018

Pengertian APBD

APBD atau Anggarapn Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan oleh pemeritah daerah di Indonesia. Jika APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah pusat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyusunan APBD disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBN dilakukan oleh otoritas daerah sesuati dengan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing wilayah.

Tujuan utama dari APDB adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan daerah serta pengeluaran daerah demi kesejahteraan daerah. APDB juga bertujuan sebagai koordinator pembiayaan dalam pemerintahan daerah dan menciptakan transparasi dalam anggaran pemeritah daerah.

Fungsi APBD

APBD juga memiliki fungsi seperti APBN yaitu:

1. Fungsi Otoritas

APBD menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendapatan serta belanja negara pada TA tertentu.

2. Fungsi Perencanaan

APBD berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran keuangan daerah pada TA tertentu.

3. Fungsi Pengawasan

APBD berfungsi untuk mengawasi kinerja dari pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah

4. Fungsi Alokasi

APBD berfungsi sebagai pedoman dalam alokasi dana yang tepat bagi peningkatan perekonomian daerah. Alokasi penggunaan dana APBD haruslah sesuai dengan tujuan peningkatan perekonomian tersebut.

5. Fungsi Distribusi

APBD haruslah didistribusikan secara merata dan adil.

6. Fungsi Stabilitas

APBD harus dapat menjadi instrumen dalam kestabilan ekonomi daerah.

Mekanisme Penyusunan APBD

Mirip dengan APBN, alur penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
2. Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DRPD untuk dirapatkan apakan RAPBD tersebut disetujui atau tidak.
3. Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD.

Susunan APBD

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah didapatkan dari:

• Pendapatan Asli Daerah
  • Pajak Daerah (PBB, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan, dll)
  • Retrebusi Daerah
  • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  • Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain
• Dana Perimbangan
  • Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
  • Dana Alokasi Khusus
• Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah
  • Pendapatan Hibah

2. Belanja Daereah

Rincian belanja daerah yaitu:

• Belanja Tidak Langsung
  • Belanja Pegawai
  • Belanja Bunga
  • Belanja Subsidi
  • Belanja Hibah
  • Belanja Bantuan Sosial
  • Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik
• Belanja Langsung
  • Belanja Pegawai
  • Belanja Barang dan Jasa
  • Belanja Modal

3. Pembiayaan

Tergantung kondisi APBD yang deficit atau surplus (Penerimaan – Belanja). Jika APBD mengalai defisit, maka pemerintah harus membayar kekurangan biaya tersebut. Sedangkan jika terjadi surplus, maka pemerintah akan menerima kembali dana lebih tersebut.

Informasi

Tentang StudioBelajar
Kebijakan Privasi
Kontak
Pasang Iklan

Kerjasama

Untuk penawaran kerjasama, baik berupa iklan, media partner, atau bentuk kerjasama lainnya, silakan kirim email ke diansinaga92@gmail.com

© Copyright 2020 StudioBelajar.com