Pengusunan APBD dan APBN kls 11 ips 2 jam 1,2

Ekonomi Kelas 11 | Bagaimana APBN dan APBD Disusun?

---

Bicara tentang anggaran pasti berhubungan dengan uang. Terlebih jika anggaran ini ada sangkut pautnya dengan negara dan daerah. Kira-kira bagaimana ya cara mengajukan anggaran tersebut untuk pembangunan negara dan daerah? Kamu aja kalo ikut OSIS minta pengajuan dana pastinya harus melewati banyak tahapan. Setelah disetujui ketua OSIS, kemudian pembina, terus ke bagian kesiswaan. Nah, pengajuan anggaran belanja negara dan daerah lebih kompleks Squad.

Di artikel ini kita akan bahas langkah penyusunan anggaran belanja pendapatan negara (APBN) ya Squad. Baru setelah itu kita lanjut ke anggaran belanja pendapatan daerah (APBD).

Tahap awal yang harus dilakukan untuk melakukan perencanaan dan penyusunan APBN ialah dengan melalui tahap pendahuluan. Sama aja sih kayak kamu bikin karya tulis gitu, harus ada pendahuluan. Dalam tahap ini dilarang buru-buru lho Squad.

Kenapa?

Di tahap ini, pemerintah harus bisa menentukan arah kebijakannya dan skala prioritas pembangunan nasional. Selain itu, juga harus dipertimbangkan perkiraan penerimaan dan pengeluaran negara serta mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar dalam APBN.

 kamu kira gampang dalam menyusun APBN itu gampang lho Squad. Di tahap pendahuluan ini ada beberapa asumsi yang memengaruhi APBN seperti:

1. pertumbuhan ekonomi;
2. tingkat inflasi;
3. nilai tukar rupiah;
4. tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan;
5. harga minyak mentah Indonesia; dan
6. lifting minyak dan gas bumi

Asumsi dasar tersebut kemudian dibahas dalam rapat antarkomisi dengan kementerian atau lembaga teknis terkait. Baru deh setelah itu melakukan proses finalisasi penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) oleh pemerintah.

Apa sudah selesai sampai sini?

Setelah tahap pendahuluan, APBN yang baru berupa rancangan itu kemudian masuk ke tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan. Pada tahap ini dimulai dengan pidato presiden yang merupakan pengantar RUU (Rancangan Undang-Undang) APBN itu sendiri dan Nota keuangan.

Kemudian, menteri keuangan dan panitia anggaran DPR melakukan pembahasan bersama kementerian dan lembaga teknis terkait. Hasil dari pembahasan tersebut berupa Undang-Undang APBN yang didalamnya memuat satuan anggaran.

Apa sih satuan anggaran itu?

Pembiayaan tugas umum pemerintah dan pembangunan dapat diajukan kementerian atau lembaga dengan membuat Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) yang ditujukan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas. Pengajuan tersebut dibahas yang kemudian menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk dilakukan verifikasi sebelum proses pembayaran.

Setelah hasil verifikasi selesai, kepala/pimpinan yang mengajukan RKAKL tersebut mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KKPN). Di dalam pelaksanaannya, APBN disertakan petunjuk berupa Keppres (Keputusan Presiden) yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBN.

Baca Juga: Apa Pentingnya APBN dan APBD?

Nah, itu tadi langkah-langkah dalam penyusunan APBN. Terus gimana dengan penyusunan APBD?

Begini. APBD itu kan dana yang dialokasikan untuk pembangunan di daerah-daerah. Alokasi jumlah APBD itu malah mengacu ke APBN Squad. Pertama-tama sih pemerintah daerah (Pemda) akan menyampaikan kebijakan umum APBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan anggaran penerimaan belanja daerah (RAPBD).

Dalam pembahasan tersebut, kepala satuan perangkat kerja daerah harus menyusun anggaran di bagiannya masing-masing, Anggaran ini harus disesuaikan dengan prestasi kerja yang akan dicapai atau gampangnya dipahami sebagai prakiraan belanja gitu deh. Hasil pembahasannya disampaikan ke pejabat pengelola keuangan daerah.

Setelah itu, Pemda mengajukan rancangan peraturan daerah terkait APBD Squad. Pengajuan tersebut kemudian dibahas bersama DPRD yang tentunya harus sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan rencana dan kedudukan APBD itu sendiri dong. Di dalam pembahasan tersebut sangat mungkin terjadi jumlah baik penerimaan dan pengeluaran.

Setelah dibahas, ada dua kemungkinan yang bisa aja terjadi. Nggak semua rancangan APBD itu disetujui lho Squad. Bisa aja rancangan tersebut tidak disetujui. Rancangan APBD yang disetujui DPRD pasti rinci dan jelas sampai ke unit organisasi, fungsi, program kegiatan, bahkan jenis belanja. Termasuk belanja alat tulis gitu harus dicatat juga. Kurang detail apa coba? Kenapa sampai detail begitu? Selain karena jumlahnya yang besar, anggaran seperti ini rawan dikorupsi. Pasti pernah denger dong berita tentang korupsi dana APBD?

Lalu nasib anggaran yang nggak disetujui gimana? Apakah menangis meratapi nasib di keheningan senja? Mending gitu sih daripada digantungin, ye gak?

© 2020 Ruangguru. All Rights Reserved

Lanjutan materi APBD n APBN kls 11 ips 1 jam 3,4

Got it!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website More 

Jenis-Jenis Pengeluaran Negara dan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Perekonomian

Jenis-Jenis Pengeluaran Negara dan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Perekonomian - Macam-macam Pengeluaran Negara dan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah

a. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat

Belanja negara dan daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan daerah serta pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dan daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara atau lembaga pemerintahan pusat.

Belanja pemerintah pusat dikelompokkan sebagai berikut.

a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi atau bagian anggaran.
b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi.

Rincian belanja negara dan daerah menurut fungsi, terdiri atas pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.

c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, meliputi:

1) belanja pegawai;
2) belanja barang;
3) belanja modal;
4) pembayaran bunga utang;
5) subsidi;
6) belanja hibah;
7) bantuan sosial;
8) belanja lain-lain.

Jika dilihat dari sifatnya, belanja atau pengeluaran negara dapat dibedakan menjadi dua macam: [1]

1) Pengeluaran yang bersifat ekskausatif, yaitu pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang dapat langsung dikonsumsi atau dapat menghasilkan barang lain.

2) Pengeluaran yang bersifat transfer, yaitu pengeluaran yang berbentuk dana bantuan sosial, seperti subsidi atau sumbangan kepada korban bencana alam dan hadiah-hadiah kepada negara lain.

b. Jenis-Jenis Pengeluaran Daerah

Pengeluaran pemerintah daerah terdiri atas pengeluaran belanja, bagi hasil ke daerah yang menjadi otoritasnya, dan pembiayaan. Belanja terdiri atas tiga macam pengeluaran, yaitu belanja rutin, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Pengeluaran rutin, yaitu pembelanjaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Pembelanjaan yang termasuk dalam pos ini, di antaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasional lainnya. Belanja modal, terdiri atas belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Adapun belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Bagi hasil pendapatan ke daerah yang menjadi otoritas dilakukan melalui tiga hal, di antaranya bagi hasil pajak ke kabupaten/kota, bagi hasil retribusi ke kabupaten/kota, dan bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten/kota.

Adapun pengeluaran pembiayaan, di antaranya untuk pembayaran pinjaman, penyertaan modal pemerintah, belanja investasi permanen, dan pemberian pinjaman jangka panjang.

2. Pengaruh APBN dan APBD terhadap Perekonomian [2]

APBN maupun APBD sebagai bentuk kebijakan fiskal pemerintah akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Melalui APBN/APBD dapat diketahui arah, tujuan serta prioritas pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut pengamat ekonomi, Sjahrir, anggaran pemerintah (APBN/APBD) sangat mempengaruhi kondisi perekonomian tidak hanya di negara sedang berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara industri maju lainnya. Di negara sedang berkembang seperti Indonesia, peranan pemerintah tergolong besar, perubahan dalam APBN memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian. APBN/APBD memiliki pengaruh yang besar terhadap sektor lain, seperti sektor moneter, neraca pembayaran, dan sektor produksi. Hal ini terjadi karena APBN/APBD memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor-sektor ekonomi tersebut.

a. Sektor Moneter

Pengaruh APBN/APBD terhadap sektor moneter jelas besar mengingat anggaran negara merupakan salah satu komponen dari uang primer (base money). Perubahan dalam komponen tersebut akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

b. Neraca Pembayaran

Pengaruh APBN/APBD juga relatif besar terhadap neraca pembayaran karena beberapa hal, antara lain sebagai berikut.

1) Sebagian komponen penerimaan negara berasal dari penerimaan sektor migas, yaitu sebagian besar dari hasil penjualan migas masuk ke kas negara.

2) Defisit APBN dan transaksi berjalan ditutupi oleh utang luar negeri. Sebagai konsekuensinya, sebagian komponen pengeluaran rutin digunakan untuk pembayaran kembali utang dan bunganya.

3) Komponen penerimaan pemerintah mengandung sisi impor yang besar, misalnya bantuan proyek yang merupakan sumber untuk menutupi defisit APBN.

c. Sektor Produksi

Bagi sektor produksi, pengaruh APBN/APBD terlihat dari penerapan kebijakan penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah yang menempuh kebijakan anggaran defisit (dalam arti pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar daripada penerimaan pemerintah), akan mengurangi tingkat pajak atau menambah pengeluaran pemerintah (antara lain dalam bentuk subsidi). Kedua hal ini akan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Akibatnya, permintaan total masyarakat terhadap barang dan jasa cenderung meningkat. Peningkatan permintaan akan mendorong sektor dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Adanya peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Agama dan KepercayaTotipotensi Turanspor Virus

Tentang Kami / Sitemap / Contact / Privacy

Penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang kls 12 ips 3,2 jam 1 n 9,10

• Penyusunan Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang Definisi Pencatatan Buku Harga Ikhtisar siklus LaporanPerusahaan transaksi ke dalam Besar Pokok akuntansi keuangan Dagang jurnal khusus Pembantu Penjualan perusahaan dagang Neraca saldo, jurnal Rekapitulasi Jurnal penyesuaian neraca Laporan Khusus lajur laba/rugi, laporan perusahaan Posting dari jurnal modal, neraca, laporan khusus ke buku arus kas besar Menu
• Pengertian perusahaan dagang Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan usaha yang bersifat tetap, terus menerus, didirikan, bekerja dan berkedudukan di tempat tertentu dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu atau tanpa diubah bentuknya. Bentuk perusahaan dagang antara lain supermarket, penyalur atau distributor, retailer, dan pengecer.Menu Next
• Ciri – ciri perusahaan dagang yaitu sebagai berikut : a. Perusahaan dagang membeli barang dagangan untuk dijual kembali kepada pelanggan b. Barang dagangan yang dibeli tidak diproses terlebih dahulu sebelum dijual kepada pelanggan c. Dalam menghasilkan pendapatan, dilakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan d. Penjualan merupakan pendapatan untuk perusahaan dagang e. Biaya untuk memperoleh barang dagangan dilaporkan sebagai harga pokok penjualan f. Barang dagangan yang belum terjual disebut persediaan barang dagangan yang dilaporkan sebagai aktiva lancar dalam neracaPrev Next
• Rekening khusus perusahaan dagang Rekening yang digunakan pada perusahaan dagang, yaitu berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang dagangan. Hal ini terlihat secara khusus pada rekening yang digunakan pada perusahaan dagang antara lain rekening pembelian, persediaan barang dagangan, retur pembelian dan pengurangan harga, serta potongan pembelian. a. Pembelian ( purchases), rekening ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagangan baik secara tunai maupun kredit, apabila perusahaan menggunakan metode pencatatan persediaan barang dengan metode fisik atau periodik.Prev Next
• Persediaan barang ( inventory ), rekening ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagangan baik secara tunai maupun kredit, apabila perusahaan menggunakan metode perpetual atau terus – menerus. c. Retur pembelian dan pengurangan harga ( purchases return and allowances ), rekening ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengembalian barang yang telah dibeli tetapi dikembalikan karena barang tidak sesuai dengan yang dipesan atau barang tersebut rusak. d. Potongan pembelian ( purchases discount ), rekening ini digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi karena ada potongan pembelian.Prev Next
• Perusahaan ( penjual ) sering menerapkan istilah termin pembayaran. Adapun syarat penjualan ( termin pembayaran ), antara lain : 1. 2/10, n/30 artinya diberikan potongan sebesar 2% dari harga faktur jika pembayaran dilakukan dalam tempo 10 hari sejak tanggal faktur dan jika pembayaran dilakukan setelah periode tersebut (10 hari) maka pembayaran harus dilakukan secara penuh (nominal faktur) dengan batas waktu 30 hari sejak tanggal faktur. 2. n/15,EOM artinya jumlah rupiah dan harga faktur penjualan harus dibayar 15 hari sesudah akhir bulan ( End Of Month ) dibuatnya faktur.Prev Next
• EOM ( End Of Month ), artinya faktur tersebut harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan pembelian. 4. C.O.D ( Cash On Delivery ), artinya harga barang yang dibeli harus dibayar sebesar harga faktur pada saat barang dikirim dan diterima pembeli.Prev Next
• Beban angkut pembelian (freight-in), merupakan beban yang harus ditanggung pembeli pada saat pembelian barang dagangan dilakukan. Beban angkut pembelian ini akan menambah harga perolehan/harga pokok barang dagangan. Adanya beban agkut pembelian ini tergantung pada syarat penyerahan barang yang ditentukan oleh penjual. Beberapa syarat penyerahan barang yang biasa dilakukan sebagai berikut : 1. Free on Board (FOB) destination point (prangko gudang pembeli), yaitu penjual menanggung semua ongkospengiriman barang dagangan tersebut sejak dari gudang penjual sampai barang dagangan ada digudang pembeli.Prev Next
• Penjualan (sales ), rekening ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan baik secara tunai maupun kredit. g. Retur penjualan dan pengurangan harga (sales return and allowances), rekening ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengembalian barang yang telah dijual tetapi dikembalikan oleh pembeli karena barang tidak sesuai dengan yang dipesan atau barang tersebut rusak. h. Potongan penjualan (sales discount), rekening ini digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi karena ada potongan penjualan. i. Beban angkut penjualan (freight-out), rekening ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi penjualan apabila dalam jual beli, penjual yang menanggung beban tersebut.Prev Next
• Siklus akuntansi perusahaan dagang Siklus akuntansi perusahaan dagang terdiri dari berikut : a. Tahap pencatatan 1. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi 2. Pencatatan dalam jurnal 3. Pemindahan bukuan ke buku besar b. Tahap pengikhtisaran 1. Pembuatan neraca saldo 2. Pembuatan jurnal penyesuaian 3. Pembuatan neraca lajurPrev Next

Lembaga jasa keuangan kelas 10 ips 3 jam 6,7

Mengenal OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Squad, setelah kenal dengan bank sentral atau Bank Indonesia, sekarang kenalan lagi yuk dengan Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat dengan OJK. OJK dan Bank Indonesia ini saudaraan lho. Bedanya, OJK adalah lembaga khusus untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan perbankan.

Oh iya, Squad pernahkah kamu perhatikan ada lambang di bawah ini ketika di bank? Pasti pernah-kan, iya karena semua bank bahkan seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia diwajibkan untuk mendaftar dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kenapa harus begitu? Yuk cari tahu apa sih  sebenarnya OJK itu? Keep Scrolling, Squad! 

OJK (Sumber: mncfinance.com)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK ini dibentuk untuk mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia lho.

Squad, OJK ini dibentuk berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Seperti yang dapat telihat dari definisinya, fungsi utama OJK adalah  menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.  .

Baca Juga: Pengertian dan Tingkatan Manajemen

Sama seperti lembaga lainnya, OJK-pun memiliki wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan mengelompokkan menjadi 4 aspek meliputi:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank:

a. Perizinan pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, pencabutan izin usaha bank.

b. Kegiatan usaha bank: sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.

2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank:

a. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan, modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan, dan cadanga bank.

b. Laporan bank terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.

c. Sistem informasi debitur.

d. Pengujian kredit.

e. Standar akuntansi bank.

3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank: manajemen resiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah.

4. Pemeriksaan bank.

Wah, peran OJK sangat besar ya dalam perekonomian Indonesia dalam melakukan pengaturan dan pengawasan lalu lintas sektor jasa keuangan di Indonesia .

• 
  

© 2020 Ruangguru. All Rights Reserved

Materi selanjutnya kls 11 ips 1 jam 3,4

 

Macam-Macam Badan Usaha Jasa Keuangan di Indonesia

•  

Anda tentu sering mendengar tentang istilah jasa keuangan. Istilah tersebut seringkali digunakan untuk menjelaskan jenis usaha jasa yang diberikan oleh pihak yang bergerak dalam bidang keuangan. Singkatnya, jasa keuangan adalah sebuah sistem yang dibuat pihak tertentu untuk mempermudah seseorang dalam mengatur kebutuhan finansialnya. Di era modern ini, khususnya di Indonesia, roda perekonomian rakyat dalam skala besar yang terus berputar dengan signifikan setiap harinya menyebabkan adanya permintaan pasar yang besar untuk jasa keuangan. Berbagai pihak pun mencoba memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentunya, dengan fungsi dan keunggulannya masing-masing. Kali ini, kita akan membahas macam-macam lembaga atau badan usaha jasa keuangan di Indonesia.

1. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Fungsi dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah menyediakan jasa peminjaman uang untuk dipakai mengembangkan bisnis berskala mikro. Selain itu, lembaga ini juga menyediakan program pengelolaan uang simpanan berjangka bagi para anggota ataupun masyarakat luas, dan juga memberikan konsultasi pengembangan bisnis bagi para pebisnis. LKM dibangun bukan semata-mata karena mencari keuntungan yang besar, namun juga dengan nilai ingin membantu mengembangkan kewirausahaan rakyat dan pemberdayaan ekonomi.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Jenis badan usaha jasa keuangan ini menyediakan jaminan dalam berbagai bentuk untuk yang mengikutinya, mulai dari jaminan kematian, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Ada banyak sekali perusahaan atau pihak yang bergerak di dalam bidang ini, dan salah satu yang paling digandrungi di Indonesia adalah program dari pemerintah yakni BPJS. Selain itu, perusahaan-perusahaan asuransi juga bergerak di dalam bidang ini. Tujuan dari didirikannya lembaga atau badan penyelenggara jaminan sosial adalah untuk membantu masyarakat mempersiapkan diri untuk hal-hal tak terduga di masa depan. Dengan mengikuti program jaminan sosial, seseorang memiliki persiapan lebih matang untuk masa depannya.

3. Perusahaan Pegadaian

Anda tentu familiar dengan pegadaian. Perusahaan yang menyediakan jasa gadai barang dan surat-surat berharga tersebut merupakan salah satu badan usaha jasa keuangan yang cukup difavoritkan masyarakat Indonesia. Sebagaimana slogannya yakni “menyelesaikan masalaha tanpa masalah”, tujuan pegadaian adalah memberikan jalan keluar bagi orang yang memerlukan dana segar, yakni dengan menggadaikan hartanya. Setelah itu, kita bisa menebus kembali barang yang digadaikan dengan cara mencicil. Tentu saja, pegadaian menjadi win-win solution bagi banyak orang.

4. Perusahaan penjaminan kredit

Jenis lembaga ini bergerak dalam penyediaan program kredit barang yang dibutuhkan masyarakat. Tujuanya adalah membantu masyarakat mendapatkan kredit dari pihak perbankan. Lembaga ini juga sangat sering didengar di telinga karena sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, contohnya lembaga penyedia kredit kendaraan bermotor.

5. Perusahaan penjaminan infrastruktur.

Jenis perusahaan jasa keuangan ini berada dalam naungan Persero. Tujuan didirikannya perusahaan jenis ini adalah untuk memberikan jaminan kepada proyek-proyek pembangunan infrastruktur, bersama-sama dengan pemerintah.

6. Lembaga penyediaan ekspor Indonesia (LPEI).

Jenis lembaga ini diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 2 tahun 2009.  LPEI didirikan untuk membantu pemerintah mendorong pergerakan ekspor barang-barang asli dalam negeri menuju ke negara lain.

Itulah bermacam-macam Badan Usaha Jasa Keuangan di Indonesia beserta tujuan dan fungsinya masing-masing. Setiap badan usaha yang didirikan tentu bermaksud memberikan dampak positif bagi perekonomian rakyat.