Sistem ekonomi kls 10 ipa 3 jam 5,6

 

assalamualaikum shaleh n shalehanya ibu ...kali ini materi ibu pahami N Baca setelah selesai kalian boleh tulis komen apabila belum jelas atau kurang paham ...Absensi  ibu lihat dari komentar di blogg berikut nama n kelas...

Memahami Karakteristik Perekonomian Indonesia Menurut UUD 1945 Pasal 33

 

SISTEM EKONOMI MENURUT UUD 1945

Sistem ekonomi di indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem pereonomian yang berdasarkan pembukaan UUD 1945 tentang tujuan negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Perekonomian Indonesia itu sendiri diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu tentang perekonomian Indonesia.

Dalam Pasal 33 UUD 1945 ditetapkan :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
3. Bumi air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesart-besarnya untuk kemakmuran rakyat
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Pasal 33 UUD 1945 menekankan politik perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat. Yang dimaksudkan dengan kemakmuran tidak lain adalah kemampuan pemenuhan kebutuhan material atau kebutuhan dasar. Ukuran untuk membuktikan berhasil tidaknya politik kemakmuran dan politik perekonomian adalah amanat UUD 1945, yaitu peningkatan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, bukan kemakmuran orang-seorang.

Dari ayat – ayat pasal 33, ada sejumlah hal penting yaitu :

Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam pengertian mikro hal itu bisa dikaitkan dengan koperasi sebagai bentuk usaha bersama. Pengertian bersama ini, tidak hanya berkaitan dengan konsep bentukusaha, tetapi lebih jauh lagi berkaitan dengan konsep pelaku ekonomi, yang tidak hanya dijalankan oleh bangun perusahaan.

Kedua, azas kekeluargaan yang menuju kepada pengertian semangat persamaan, jiwa gotong royong, dan kerja sama. Tetapi yang perlu ditekankan adalah saat ini sedang berada dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sehingga selain kerja sama juga diperlukan persaingan jika Indonesia ingin unggul dalam perekonomian regional dan global. Indonesia harus bisa bersaing dengan negara lain dan menjalin kerja sama dengan negara lain dalam hal perdagangan, investasi, produksi, dan pengembangan teknologi.

Selanjutnya dalam pasal 33 ayat 4 muncul kata “efisensi-berkeadilan” sebagai suatu pelengkap sehingga menyempurnakan prinsip usaha bersama yang berkeadilan dengan efisiensi dan penyempurnaan prinsip kerja sama dengan persaingan terbuka.

Ketiga, dikuasai oleh negara yang artinya pada prinsionya pemilik dari sektor – sektor atau cabang 0 cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah pemerintah. Pengelolaan ini bisa berbagi dengan pihak swasta dengan cara pemerintah menjual saham ke pihak swasta, tetapi tidak semuanya namun hanya sebagian agar pemerintah tetap mempunyai kendali terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Keempat, ayat 4 pasal 33 terdapat beberapa konsep yaitu bahwa perekonomian Indonesia diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip – prinsip : kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dengan dijalankannya semua prinsip tersebut diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh pesat secara terus menerus sehingga memberikan kesejahteraan yang semakin membaik bagi semua anggota masyarakat di Indonesia, dapat unggul dalam persaingan global, tidak tergantung sepenuhnya pada impor dan modal asing, tidak merusak lingkungan, dan menjamin kesatuan dan persatuan bangsa.

Selain pasal 33, pasal lainnya yang mencerminkan perekonomian Indonesia yaitu :

 

Pasal 23 UUD 1945 perubahan mengatur tentang APBN yg mengatur penggunaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tegas dinyatakan APBN adalah untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya kewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar, memberikan penghidupan yang layak lewat lapangan kerja, dan sebagainya seharusnya tercermin dalam alokasi APBN. Hingga saat ini APBN tidak mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kewajiban tersebut. Kewajiban negara untuk menciptakan lapangan kerja, misalnya, telah diserahkan kepada swasta dengan kewajiban Negara menciptakan iklim usaha yang baik.

Pasal (23) menegaskan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, pengelolaan anggaran dan keuangan harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat. Melihat makna pasal-pasal tersebut dalam konstitusi kita semakin jelas bagi kita mengapa pendiri republik ini menegaskan bahwa negara harus menguasai berbagai sumber daya alam (SDA) strategis seperti yang dituangkan dalam pasal 33 UUD 1945. Hal ini karena tugas sosial-ekonomi negara terhadap rakyat sangat berat sehingga akan mengandalkan SDA sebagai sumber pembiayaannya.

Pasal 27 UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi tiap-tiap warga negara Indonesia. Banyak jalan untuk menciptakan lapangan kerja. Indonesia adalah salah satu penghasil beberapa komoditas pertanian dan pertambangan terbesar dunia. Tetapi pemerintah mengambil kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat. Contoh, Indonesia penghasil kayu dan rotan yang besar di dunia yang dihasilkan dari Indonesia Timur. Tetapi pemerintah tidak mengambil kebijakan industri pengolahan berbasis kayu dan rotan, yang dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus memberikan penghidupan yang lebih layak bagi masyarakat. Dengan demikian juga akan mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah Indonesia Timur dengan Indonesia Barat.

Pasal (28) disebutkan bahwa rakyat memiliki hak untuk dipenuhi hak-hak dasarnya oleh negara.

Pasal (31) dijelaskan negara bertanggung jawab atas hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah menjamin anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.

Pasal (34)juga ditekankan bahwa fakir miskin dan anak telantar memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dari negara.

Perekonomian harus berdasar demokrasi ekonomi, yaitu kemakmuran bagi semua orang. Bumi dan air dan kekayaan alam adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sehingga harus dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bung Hatta menggambarkan ukuran dari pencapaian kemakmuran rakyat adalah sebagai berikut:

“Negeri belumlah makmur dan belum menjalankan keadilan sosial, apabila fakir miskin masih berkeliaran di tengah jalan, dan anak-anak yang diharapkan akan menjadi tiang masyarakat di masa datang terlantar hidupnya.”